20 November 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Belum Cabut IUP Tambang Non CnC, Gubernur Kaltim Dilaporkan ke Ombudsman


Belum Cabut IUP Tambang Non CnC, Gubernur Kaltim Dilaporkan ke Ombudsman
Jatam Kaltim melaporkan Gubernur ke Ombudsman RI di Balikpapan, Senin 8 Mei 2017 (Foto: Jatam)

KLIKSENDAWAR.COM - Sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam (SDA) mendatangi Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kalimantan Timur (Kaper ORI Kaltim) pada Senin, 8 Mei 2017 untuk melaporkan adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) karena tidak segera mencabut ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berstatus Non Clean and Clear (CnC)

Kewajiban pencabutan IUP Non CnC tersebut merupakan tindak lanjut Koordinasi dan Supervisi (Korsup) di sektor mineral dan batubara (Minerba) yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2014, yang menitikberatkan pada lima (5) permasalahan utama, yaitu 1) penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP); 2) pelaksanaan kewajiban keuangan; 3) pengawasan produksi pertambangan; 4) pengawasan penjualan dan pengapalan hasil tambang; 5) pengolahan dan pemurnian hasil tambang.

Pasca batas waktu evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 43 Nomor 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba, yang berakhir pada 2 Januari 2017 kemarin, di Kalimantan Timur (Kaltim) terdapat 826 IUP (58,83% dari 1.404 IUP) dengan jumlah luasan IUP yang berpotensi dicabut seluas 2.488.025,12 Ha. (Pemprov Kaltim, April 2017).

Kementerian ESDM menyebutkan bahwa di Kaltim masih terdapat 275 IUP berstatus Non Clean and Clear (CnC) dari 1.181 IUP (ESDM, 4 April 2017). Berdasarkan beleid tersebut, Gubernur wajib melakukan pengakhiran/pencabutan terhadap IUP Non CnC maupun IUP yang berakhir masa berlakunya. Akan tetapi, sampai hari ini Gubernur Kaltim hanya berwacana saja, tanpa melakukan tindakan yang nyata.

Koalisi menyampaikan bahwa sesuai Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU ORI), mal administrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan, termasuk perseorangan yang membantu pemerintah memberikan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Sehingga tindakan Gubernur Kaltim yang tidak mencabut IUP-IUP yang bermasalah merupakan bentuk potensi mal administrasi.

Oleh karena itu, koalisi mendesak ORI Kaltim segera menindaklanjuti laporan sekaligus melakukan penyelidikan sesuai kewenangan yang dimilikinya. Apalagi ORI telah diberikan kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

Undang-Undang tersebut menyebut jika Kepala Daerah wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut laporan masyarakat. (Pasal 351 ayat (4)) Kepala daerah yang tidak melaksanakan Rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. (Pasal 351 ayat (5))

Akut-nya persoalan tambang di Kaltim, tidak hanya soal masih banyaknya IUP Non CnC yang belum dicabut. Koalisi juga mencatat, sejumlah persoalan lain yang masih jalan di tempat, misalnya : Terdapat 24 izin yang beroperasi di kawasan hutan konservasi dengan total luasan (tumpang tindih) mencapai 92,6 ribu ha, yang mana 14 di antaranya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Bahkan 15 dari izin yang tumpang tindih tersebut menyandang status CNC. Sementara di kawasan hutan lindung sendiri, terdapat 69 izin dengan luas (tumpang tindih) mencapai 121 ribu ha yang mana 50 diantaranya berada di Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Timur. Dari 69 izin di atas, 32 diantaranya berstatus CNC," ujar Pradarma Rupang melalui rilis kepada KlikSamarinda.

Selain itu, masih terdapat tunggakan PNBP di Kaltim sendiri mencapai Rp1,1 triliun yang tercatat sejak tahun 2003, yakni dengan rincian iuran tetap (land rent) sebesar Rp295,17 miliar dan royalti sebesar dan Rp850,52 miliar.

Belum lagi dengan persoalan lubang tambang di Kaltim yang telah merenggut nyawa 26 korban. Padahal segala upaya yang dilakukan telah dilakukan mulai dari laporan kepada aparat penegak hukum, pemeritah daerah maupun pemerintah pusat, pembentukan “Task Force Lubang Tambang” oleh Kantor Staff Presiden, Penandatanganan Pakta Integritas, Pansus Lubang Tambang sampai dengan Rekomendasi dari Komnas HAM. Akan tetapi, sampai hari ini belum ada tindak lanjut dari pihak-pihak tersebut. (*)

Reporter : NR Syaian    Editor : Shanika Adella



Comments

comments


Komentar: 0