21 Agustus 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Rangkap Jabatan Pejabat Negara Disorot LBH Kaltim


Rangkap Jabatan Pejabat Negara Disorot LBH Kaltim

KLIKSENDAWAR.COM - Sekretaris LBH Masyarakat Kaltim Ahmad Hariadi menilai, rangkap jabatan komisaris dan pejabat pelaksana pelayanan publik ini yang ingin dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) melanggar peraturan.

Menurut Ahmad, rangkap jabatan melanggar UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ahmad menjelaskan, pada pasal 17 UU Pelayanan Publik melarang pelaksana pelayanan publik merangkap jabatan menjadi komisaris BUMN atau BUMD.

Lebih jauh, Ahmad Hariadi menyatakan, rangkap jabatan yang terjadi berpotensi memicu konflik kepentingan atau conflict of interest dalam menjalankan tugas pejabat bersangkutan. Tak hanya itu, rangkap jabatan tersebut membuat pemborosan anggaran dan melanggar etika.

"Kalau diteruskan, orang tidak intens, rangkap penghasilan, kadang-kadang jadi tempat untuk menempatkan kerabat. Kita lihat lebih jauh lagi, ini juga soal etik," tegas Ahmad.

Untuk membenahi persoalan rangkap jabatan ini, LBH Masyarakat Kaltim meminta konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan yang ada. Terutama dalam mematuhi UU Pelayanan Publik.

Selain itu, harus ada standar etika bagi pejabat yang rangkap jabatan dengan memitigasi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan, penghasilan ganda, dan tidak kapabel.

"Ada dua opsi untuk pemerintah, yakni menerapkan kebijakan tidak rangkap jabatan untuk komisaris BUMD. Selain itu, mengangkat pejabat sebagai komisaris BUMD tertentu yang dinilai memiliki relasi kuat dengan fungsi publik instansi yang bersangkutan. Namun, pejabat tersebut tidak masuk kategori penyelenggara pelayanan publik, tidak menerima imbalan atau intensif lain dari BUMD bersangkutan, memiliki kompetensi yang sesuai, dan kegiatan komisaris masuk dalam tugas dan fungsi pejabat di instansi asal," urai Ahmad.

Meski begitu, jika membaca UU Pemerintah Daerah, imbuh Ahmad tidak ada mempermasalahkan rangkap jabatan. Tetapi, jika membaca UU Pelayanan Publik, jelas mengatur rangkap jabatan.

Ahmad Hariadi mencontohkan, sebagai Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur, Rusmadi memiliki begitu banyak tugas. Fungsi memimpin birokrat di Pemerintah Provinsi Kalimantan timur menyita waktu, apalagi berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas non-Independen di Bank Kaltim.

"Dengan adanya jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas non-Independen di Bank Kaltim, hal itu menyita waktu. LBH Masyarakat Kaltim menyakini tupoksinya tidak akan berjalan baik. Bisa-bisa hanya pasang nama tapi tugasnya tidak dapat dijalankan dengan maksimal atau bisa saja kedua jabatan tidak berjalan maksimal karena akan separuh-separuh bekerjanya," ujar Ahmad.

Ahmad juga meyoroti peran Sekprov Rusmadi di Bank Kaltim. Menurutnya, Rusmadi bukan menempati right job on the right place.

"Itu sangat penting dalam penatakelolaan birokrat di Bumi Etam, karena bekerja di pengawas sebuah bank haruslah seorang yang paling tidak mantan bankir atau mengetahui seluk beluk perbankan. Kenapa Pak Gubernur tidak langsung saja menempatkan seorang yang expert di bidang tersebut?" tanya Ahmad memungkas pendapatnya. (*)

Reporter : Ambarwati    Editor : Shanika Adella



Comments

comments


Komentar: 0