25 September 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Terkait UU Pilkada, Komisi II DPR RI Segera Rapat Dengan KPU


Terkait UU Pilkada, Komisi II DPR RI Segera Rapat Dengan KPU
Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian (Foto: Dokumentasi)

KLIKSENDAWAR.COMSetelah disahkan pada Paripurna DPR RI pada 2 Juni 2016 lalu, UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, akhirnya ditandatangi Presiden dan diberi nomor. Artinya, UU Pilkada telah diundangkan dan penyelenggaraan Pilkada dipastikan tidak terlambat. Demikian disampaikan Hetifah, Anggota Komisi II DPR RI.

“Kami mendapat informasi dari Kemetrian Sekretariat Negara, tanggal 1 Juli kemarin UU Pilkada sudah ditandatangani oleh presiden dan masuk di lembaran negara dengan nomor 10 Tahun 2016. Kita berharap seluruh tahapan Pilkada 2017 nanti segera berjalan”, ujar Hetifah, Sabtu 2 Juni 2016 di Jakarta.

Beberapa poin-poin penting dalam UU Pilkada yang baru antara lain: peningkatan kualitas verifikasi calon perseorangan. Komisi II dan pemerintah telah menyepakati untuk dilakukan verifikasi faktual dengan metode sensus.

Selanjutnya, mengenai pengaturan lebih lengkap tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara atau pemilih. Jika terpenuhi unsur-unsur tersebut, maka dikenai pidana penjara dan denda. Jika calon melakukan tindak pidana semacam ini, maka dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon.



Reporter : Magie Aksan    Editor : Juna Basir



Comments

comments


Komentar: 0